 |
| Aliansi BEM SI Bali-Nusra menggelar Simposium bersama Pemda Lombok Timur, (Foto: Istimewa/MP). |
Forum ini menjadi ajang kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang dinilai lebih memprioritaskan proyek fisik prestisius dibandingkan perbaikan fasilitas sekolah di wilayah pelosok.
Dalam simposium tersebut, mahasiswa membongkar fenomena paradoks pembangunan yang tengah terjadi di Lombok Timur. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat kesenjangan mencolok antara ambisi pemerintah membangun infrastruktur penunjang program-program baru yang terlihat mewah dengan kondisi nyata sekolah di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Koordinator Daerah (Korda) Lombok BEM SI, Ristan Maulana, menyatakan bahwa saat ini pemerintah daerah sedang mengalami disorientasi dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Ia menyoroti bagaimana fasilitas untuk program pusat seperti SPPG dan pusat layanan Makan Bergizi (MBG) dapat berdiri megah dalam waktu singkat, sementara rehabilitasi sekolah dasar berjalan di tempat.
"Sangat ironis ketika kita menyaksikan gedung-gedung fasilitas program baru dibangun dengan begitu megah dan kilat. Sementara itu, adik-adik kita di pelosok Lombok Timur masih harus bertaruh nyawa di bawah atap ruang kelas yang keropos, tanpa kursi yang layak, dan sanitasi yang buruk," tegas Ristan dalam orasinya.
Mahasiswa menilai wajah pendidikan sebuah daerah tidak boleh hanya diukur dari megahnya bangunan di pusat kota atau keberhasilan administratif semata. Bagi BEM SI, indikator keberhasilan yang sesungguhnya adalah kelayakan fasilitas di sekolah yang paling ujung dan tersembunyi.
Ristan menambahkan bahwa persoalan ini bukan sekadar keterbatasan dana, melainkan soal kemauan politik dari para pengambil kebijakan.
"Ini bukan sekadar masalah anggaran, ini masalah hati nurani dan keberpihakan. Pendidikan adalah hak konstitusional, bukan proyek untuk mencari citra. Jika infrastruktur pendukung bisa dibangun mewah, maka tidak ada alasan bagi sekolah dasar di pelosok untuk tetap dibiarkan runtuh," lanjutnya.
Sebagai bentuk pengawalan, BEM SI Daerah Lombok merumuskan empat tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah:
1. Pemerataan Tenaga Pendidik: Menuntut skema distribusi guru yang adil agar kualitas pengajaran di desa setara dengan sekolah unggulan di kota.
2. Keadilan Akses Digital: Mewajibkan penyediaan infrastruktur dasar (listrik dan internet) bagi seluruh sekolah tanpa terkecuali.
3. Transparansi Anggaran: Menuntut keterbukaan informasi penggunaan dana pendidikan guna memastikan anggaran benar-benar sampai ke bangku sekolah dan tidak menguap di jalur birokrasi.
4. Audit Infrastruktur Sekolah Pelosok: Mendesak percepatan rehabilitasi gedung sekolah rusak yang mengancam keselamatan siswa.
Hasil rumusan dari forum di Lombok Timur ini akan dibawa oleh delegasi Korda Lombok ke tingkat nasional sebagai rekomendasi kebijakan resmi. Mahasiswa menegaskan bahwa simposium ini bukanlah akhir, melainkan awal dari gerakan pengawalan yang lebih masif untuk menagih janji restorasi pendidikan di Indonesia.
.jpg )
.jpg)
