Operasi Gabungan di Mataram Sapu 71 Kendaraan Menunggak, Potensi Kebocoran Pajak Disorot

Operasi Gabungan di Mataram Sapu 71 Kendaraan Menunggak, Potensi Kebocoran Pajak Disorot.

MANDALIKAPOST.com – Operasi Gabungan (Op Gab) SAMLING V yang digelar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di wilayah UPPRD Wilayah I Mataram pada 20 April 2026 kembali mengungkap masih rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Dalam razia tersebut, petugas menjaring 71 unit kendaraan, yang mayoritas terbukti belum memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kondisi ini dinilai mencerminkan masih besarnya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan.

Kepala UPPRD Wilayah I Mataram, Husni, mengungkapkan bahwa kendaraan yang terjaring terdiri dari 16 unit roda dua dan 55 unit roda empat, dengan berbagai bentuk pelanggaran mulai dari keterlambatan pembayaran hingga tunggakan pajak bertahun-tahun.

“Ini menunjukkan masih banyak wajib pajak yang belum patuh. Padahal pajak kendaraan merupakan salah satu tulang punggung PAD,” ujarnya.

Dari hasil penindakan tersebut, total penerimaan yang berhasil dihimpun mencapai Rp216.610.328. Angka ini berasal dari pembayaran PKB, denda, tunggakan, serta kontribusi lainnya yang sebelumnya belum tertagih.

Secara rinci, sektor PKB menyumbang Rp120.372.472, SWDKLLJ sebesar Rp16.792.000, dan opsen PKB sebesar Rp79.445.856.

Meski berhasil menghimpun ratusan juta rupiah dalam satu hari operasi, capaian ini sekaligus menjadi indikator bahwa potensi penerimaan daerah yang belum tergarap masih cukup besar.

Pemerintah daerah pun menegaskan akan terus menggencarkan operasi serupa sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus langkah menekan kebocoran pajak di lapangan.

“Penindakan ini bukan semata-mata untuk penertiban, tetapi juga untuk memastikan tidak ada potensi pendapatan daerah yang hilang akibat ketidakpatuhan,” tegas Husni.

Bapenda NTB mengimbau masyarakat agar tidak menunda kewajiban pembayaran pajak kendaraan, mengingat sanksi denda akan terus bertambah dan dapat berujung pada penindakan di lapangan.

REPORTER : ABDUL RAHIM