 |
| Pose: Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin didampingi Sekda saat bertemu dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf di Jakarta, (Foto: Istimewa/MP). |
Dalam pertemuan tersebut, Haerul membawa tiga rapor utama daerah, dengan fokus khusus pada nasib ratusan siswa Sekolah Rakyat dan status kepesertaan BPJS ratusan ribu warga.
Persoalan pertama yang menjadi sorotan adalah keberlangsungan program Sekolah Rakyat yang telah berjalan dua tahun di Lombok Timur. Haerul melaporkan bahwa keterbatasan fasilitas memaksa para siswa harus belajar dengan status menumpang.
"Saat ini terdapat 100 siswa setara SD yang masih menumpang di BPVP Lenek, dan 125 siswa setara SMA yang menumpang di eks Akper Sakra. Kami sangat berkomitmen pada program ini," ujar Haerul di hadapan Mensos.
Ia juga mengklarifikasi terkait kendala administratif lahan. Meski Pemda telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare sesuai instruksi awal, belakangan muncul kebutuhan standar seluas 7 hektare. Haerul menegaskan pihaknya akan terus berupaya memenuhi kriteria pusat demi kenyamanan belajar para siswa.
Isu krusial kedua adalah penonaktifan 130.000 peserta BPJS Kesehatan di Lombok Timur. Hal ini memicu kekhawatiran fiskal, mengingat Pemda telah menaikkan alokasi anggaran dari Rp80 miliar menjadi Rp90 miliar pada tahun 2026.
Haerul memperingatkan bahwa jika pemerintah pusat tidak mengambil alih beban tersebut, APBD Lombok Timur akan tertekan hebat.
"Jika 130.000 jiwa yang dinonaktifkan itu tidak diambil alih pusat, kami harus menambah anggaran sebesar Rp50 miliar. Meski pendapatan daerah sedang meningkat, angka itu tetap sangat berat hanya untuk pembayaran BPJS," tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa langkah penonaktifan merupakan bagian dari validasi menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan tepat sasaran.
Gus Ipul merincikan bahwa dari 130.000 yang dinonaktifkan, sebanyak 72.000 jiwa telah diaktifkan kembali karena dinilai memenuhi kriteria layak.
"Penonaktifan ini kami lakukan untuk mendata ulang kriteria yang benar-benar layak mendapatkan bantuan dari pusat. Saya minta data yang sudah ditanggung pusat agar tidak perlu lagi mendapatkan jatah dari daerah," jelas Gus Ipul.
Mengenai Sekolah Rakyat, Gus Ipul meminta pemerintah daerah untuk tidak kendur dalam bersinergi dengan pusat, mulai dari tahap pelaksanaan hingga pengawasan di lapangan. Di sisi lain, Bupati Haerul mengapresiasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Lombok Timur yang dinilai sudah berjalan aman dan tepat sasaran.
.jpg )
