 |
| Stunting: Wakil Bupati Lombok Timur, didampingi ketua GOW foto bersama Wakil Gubernur NTB, H. Indah Dhamayanti beserta keluarga penderita stunting, (Foto: Istimewa/MP). |
Hal tersebut disampaikannya sebelum meluncurkan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 yang berlangsung di halaman Kantor Desa Lendang Nangka Utara, Lombok Timur, pada Kamis (2/7).
Wagub menyayangkan selama ini semua pihak cenderung terlalu fokus pada target penurunan angka secara makro. Sementara di sisi lain, langkah-langkah konkret dan mendasar di tingkat keluarga justru sering kali terlupakan.
"Sejauh mana keluarga telah mengingatkan anak laki-laki dan perempuan mereka dalam mempersiapkan diri, baik secara fisik maupun mental, menjelang memasuki jenjang rumah tangga?" ujar H. Indah Dhamayanti mempertanyakan kesiapan di tingkat domestik.
Ia pun meminta para kepala desa untuk terjun langsung dan mengetahui dengan pasti kondisi riil masyarakatnya, mulai dari faktor usia, berat badan, hingga lingkar lengan para calon ibu. Wagub mengimbau agar momentum intervensi serentak ini tidak terjebak dalam agenda seremonial yang sia-sia.
"Ketika berbicara mengenai target angka penurunan, semua program kerja harus benar-benar siap, sesuai, dan berpihak pada pengentasan kemiskinan serta penurunan stunting di wilayah masing-masing," tegas Wagub.
Lebih lanjut, Wagub berharap semangat kepedulian dan kepekaan sosial ini tidak hanya bergelora di Lombok Timur, melainkan juga menyebar ke 10 kabupaten/kota yang ada di NTB. Apalagi saat ini, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara masih berada di zona merah terkait kasus stunting.
Selain masalah kesehatan, ia juga mencatat bahwa infrastruktur penunjang, seperti jalan menuju desa, masih memerlukan banyak perbaikan.
Wagub mengingatkan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan sangat membutuhkan dukungan serta sinergi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di setiap jenjang, termasuk camat dan kepala desa, diminta untuk segera menyesuaikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
Senada dengan Wagub, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Sinta Agathia Iqbal, menjelaskan bahwa konsep intervensi serentak ini dirancang untuk dilaksanakan secara bersamaan oleh seluruh OPD, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga ke level desa.
"Persoalan ini bukan sekadar masalah internal Pemerintah Provinsi atau Kabupaten Lombok Timur semata. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat NTB yang lebih berkualitas," kata Hj. Sinta Agathia Iqbal.
Di sisi lain, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur terus berkomitmen melakukan evaluasi kinerja penanganan dan pencegahan stunting sepanjang tahun 2023 hingga 2025. Dari hasil evaluasi tersebut, Lombok Timur menunjukkan tren perkembangan yang positif dan berada di jalur yang benar.
Guna mempercepat penurunan angka stunting di zona merah, Pemda Lombok Timur kini mendapatkan pendampingan khusus dari Pemerintah Pusat dan Bank Dunia. Pendampingan ini berfokus pada implementasi aplikasi terintegrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Melalui aplikasi tersebut, tiga sumber data yang masuk akan dikompilasi menjadi satu. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan intervensi stunting secara lebih terarah dan tepat sasaran.
Acara peluncuran ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, perwakilan BKKBN, sejumlah pejabat OPD, Forkopimcam, tokoh wanita, tokoh pemuda, pendamping desa, hingga para kader posyandu. Sebagai bentuk kepedulian sosial yang nyata, dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan kursi roda untuk anak-anak difabel di wilayah setempat.
.jpg )
